Harapan MUI pada Pemerintah untuk Sertifikasi Produk Halal UMKM

Kini, perekonomian Indonesia semakin pesat perkembangannya. Terlebih lagi, ada UMKM yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan perkembangan itulah, ekonomi syariah pun mulai marak bermunculan. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia berniat untuk mengembangkan ekonomi syariah ke arah yang lebih luas lagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia pada 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Pasalnya, ekonomi syariah dinilai memiliki potensi besar di tingkat lokal hingga dunia.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah bersedia menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewajiban sertifikasi produk halal bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, biaya sertifikasi produk halal kerap memberatkan UMKM.

Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan, pemerintah perlu terlibat dalam pembiayaan sertifikasi halal bagi produk UMKM karena mereka harus merogoh kocek hingga Rp2,5 juta per unit. “Angka itu tetap berat untuk UMKM. Makanya, kami berharap pemerintah masuk terlibat di dalam sertifikasi halal bagi produk UMKM, karena setidaknya bisa menyelesaikan masalah pembiayaan ini,” ujar Lukmanul.

beberapa UKM yang pernah diberikan sertifikat halal dari dinas koperasi dan UKM. foto by beritalm

Lukman pun menilai pemerintah perlu memberi suntikkan APBN sebagai insentif bagi sektor UMKM. Sebab, sektor ini kerap menopang sekitar 60% ekonomi Indonesia. “UMKM itu kan tulang punggung ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Di sisi lain, dirinya meyakini bantuan keuangan negara bisa mempercepat implementasi sertifikasi halal produk UMKM. Sebab, produk UMKM yang besertifikasi halal baru sekitar 20% dari 11.249 perusahaan yang sudah mengantongi sertifikasi halal pada 2018. “Selama ini (UMKM yang bersertifikasi halal) sudah beberapa, tapi jumlahnya tidak banyak karena sifatnya masih voluntary (sukarela), belum mandatory (wajib) seperti penerapan nanti,” jelasnya.

foto by inapos(dot)com

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan seluruh produk, termasuk hasil produksi UMKM wajib besertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019. Kepala BPJPH Kementerian Agama Sukoso mengatakan kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Bersamaan dengan kebijakan itu, BPJPH terus melakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng berbagai organisasi Islam di dalam negeri. (Cahyo/Wati)

Leave a Reply

Your email address will not be published.