Kemenkop & UKM Bersama HIMKI Sepakat Genjot Ekspor Furnitur dan Kerajinan

Pemerintah bersama kementerian terkait tengah mendongkrak industri Indonesia agar mengekspor produknya ke pasar global. Hal ini dilakukan agar produk lokal bisa eksis dan terkenal di mancanegara.

Senada dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop & UKM) bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) telah menyepakati upaya untuk menggenjot ekspor furnitur dan kerajinan. Harapannya, agar ekspor kedua industri tersebut bisa tumbuh dua kali lipat.

“Kami sangat mendukung keinginan pemerintah melipatduakan nilai ekspor furnitur dan kerajinan. Sebab, peluang ke arah itu terbuka lebar umum harus ada upaya untuk mencapainya,” ujar Ketua Umum HIMKI Soenoto.

Dirinya menjelaskan, sebagian besar anggota HIMKI atau sekitar 80% merupakan pelaku UKM ekspor sehingga sangat relevan menghadap ke Menkop & UKM Teten Masduki untuk mengusulkan langkah-langkah dalam menggenjot ekspor.

HIMKI optimis ekspor kerajinan furniture by IFEX

Pada tahun 2019 lalu, ekspor furnitur dan kerajinan telah mencapai 2,5 miliar dolar AS. Oleh karena itu, Soenoto yakin tahun ini ditargetkan ekspor furnitur dan kerajinan menjadi 5 miliar dolar AS.

Dirinya menyebutkan, ada sepuluh rekomendasi yang diusulkan HIMKI agar ekspor furnitur dan kerajinan bisa naik dua kali lipat. Namun, yang paling utama adalah kecukupan suplai bahan baku khususnya rotan dan kayu sebagai jaminan ketersediaan pasokan ke industri barang jadi. Oleh karena itu, HIMKI mendukung rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan Badan Penyangga Rotan dan Kayu yang sebenarnya sudah ada.

Kesepuluh rekomendasi tersebut, di antaranya:

10 rekomendasi dari HIMKI agar ekspor furniture dan kerajinan bisa naik dua kali lipat by haluan

Pertama, HIMKI mengusulkan regulasi kewajiban menanam kayu perkakas bagi pelaku usaha hak pengusahaan hutan (HPH).

Kedua, bantuan atau subsidi peremajaan alat dan teknologi produksi diharapkan dapat menopang akselerasi dan efisiensi proses produksi.

Ketiga, inovasi dan pengembangan desain atau design center dan perlindungan desain harus melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Keempat, perlu kebijakan suku bunga pinjaman yang wajar sehingga bisa menjadi salah satu dasar upaya memiliki daya saing.

Kelima, penegakan hukum atas illegal logging yang mengganggu stabilitas pasokan bahan baku.

Keenam, pengurangan tarif pajak.

Ketujuh, pengembangan cluster modern yang terintegrasi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pusat industri furnitur dan kerajinan.

Kedelapan, regulasi dan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan sehingga mendukung keberlangsungan industri furnitur dan kerajinan.

Kesembilan, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM.

Kesepuluh, promosi dan pemasaran serta penetrasi pasar sebagai upaya mengenalkan produk dan meningkatkan citra produk Indonesia.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop & UKM Veronica br Simanungkalit  menjelaskan, pihaknya mendukung berbagai upaya yang dilakukan HIMKI. Selain itu, pihaknya akan menyiapkan kebijakan agar target ekspor furnitur dan kerajinan bisa naik dua kali lipat. Tak hanya itu, Kemenkop & UKM juga berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait agar bahan baku dari Sulawesi dan Kalimantan bisa lancar dikirim ke pusat-pusat industri furnitur di Pulau Jawa.

Dirinya menambahkan, Kemenkop & UKM bersama HIMKI sepakat menggenjot furnitur dari komoditi bambu. Selain bambu, Kemenkop & UKM akan mendorong furnitur dan kerajinan berbahan nonkayu, seperti eceng gondok dan beragam tanaman peredu lainnya. (Zul/Yayah)

Leave a Reply

Your email address will not be published.